Walikota Bogor Desak Pemerintah Pusat Keluarkan Kebijakan Lebih Tegas untuk COVID-19

Sumber foto: Putra Ramadhani Astyawan-Okezone

ACA POKER - Wali Kota Bogor, Bima Arya mendesak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas dalam mengendalikan laju kasus COVID-19 yang semakin tidak terkendali. Hal itu terlihat dari data angka positif, angka kematian, hingga tenaga kesehatan yang meninggal akibat terpapar virus corona.

“Situasi COVID-19 sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah melebihi kapasitas kita semua untuk grip kalau tidak ada langkah-langkah yang luar biasa. Data di Kota Bogor, luar biasa. Sudah di kisaran 300-an kasus per hari, yang masih sakit 3.023 kasus. BOR kita di banyak rumah sakit hampir full. Di RSUD sendiri sudah hampir 100 persen," kata Bima usai mengunjungi RS Marzoeki Mahdi di Jalan Semeru, Bogor Barat, Minggu (27/6/2021).

Kasus kematian naik 125 persen

Bima mengatakan persentase peningkatan kasus terkonfirmasi positif pekan ini sebesar 78 persen. Sementara itu, jumlah kematian meningkat 125 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Sementara itu, ada 336 tenaga kesehatan di Kota Bogor yang sudah terpapar dan masih sakit, dari total 11.214 orang.

"Ini kasus aktif, persentasenya terus naik. Jadi sekali lagi, angka-angka ini mengkhawatirkan," katanya.

Kemungkinan tidak bisa diimbangi dengan vaksin

Bima mengatakan asumsi dan perhitungan tidak akan sama lagi karena kemungkinan berubah. Vaksinasi tidak mengimbangi kasus baru varian COVID-19.

"Varian baru bermunculan, kecepatan penyebaran dengan segala variannya mungkin tidak bisa diimbangi dengan vaksinasi, termasuk juga penambahan kapasitas tempat tidur, ini tidak bisa mengimbangi jumlah nakes yang terpapar," katanya.

Bima menjelaskan, kebijakan reaktif dan insidental seperti larangan mudik dan pembatasan mobilitas, pada kenyataannya sulit dijalankan secara maksimal di lapangan.

“PPKM yang kita terapkan sekarang ini terlihat belum maksimal untuk mengatasi persoalan yang semakin berat. Akan lebih efektif apabila diterapkan bersamaan dengan pembatasan yang lebih ketat lagi dalam kebijakan yang lebih makro,” ujarnya.

Kewenangan daerah yang terbatas

Persoalannya, kata Bima, dalam skala daerah, kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas dalam memperkuat kebijakan pembatasan yang dimaksud.

“Kita tidak mungkin bisa melakukan pembatasan jam operasional, jam kantor, dan lain-lain karena itu kewenangan pusat. Tanpa instrumen kebijakan di tingkat nasional, maka kita akan sulit mengupayakan langkah-langkah yang masif dalam membatasi mobilitas warga,” katanya.

Bima mengatakan, Pemkot Bogor telah mengambil beberapa langkah strategis seperti menambah minimal 30 persen tempat tidur di seluruh rumah sakit, dan dalam beberapa hari ke depan akan mengaktifkan RS Lapangan dan pusat isolasi berbasis masyarakat di setiap kelurahan.

“Pemkot juga memutuskan untuk melakukan kebijakan WFH 100 persen bagi ASN. Seluruh kantor-kantor pemerintahan distop dulu. Kecuali sektor-sektor atau dinas yang langsung berfungsi untuk melayani publik, seperti Dinkes dan lain sebagainya. Ini sedang kita siapkan," katanya.

Menurut Bima, mungkin tidak akan optimal jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang semakin ketat, dalam hal pembatasan aktivitas warga pada tataran yang lebih makro.

Politisi PAN itu menegaskan, pemerintah pusat harus berani mengambil langkah kebijakan yang lebih tegas, mungkin tidak merata secara nasional, tapi bisa diterapkan sesuai kedaruratan wilayahnya.

Misalnya, kata Bima, pembatasan lebih ketat di Jabodetabek, Bandung Raya, dan sebagainya. Jadi berdasarkan wilayah yang paling terdampak dengan status zona sebagian besar berwarna merah.

Korban bisa bertambah parah

Mengenai konsekuensi logistik atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, Bima mengatakan, setiap pemerintah kota atau daerah tentu bisa mengambil langkah sebagai konsekuensi dari kebijakan nasional tersebut.

“Misalnya dengan melakukan refocusing, realokasi anggaran, alokasi bansos dan lain sebagainya dalam keadaan darurat, termasuk juga saya yakin solidaritas sosial kita masih sangat tinggi,” ujarnya.

Namun, kata Bima, sebelum aturan yang lebih ketat diberlakukan, butuh waktu bagi warga untuk bersiap-siap, agar kebutuhan ekonomi masyarakat terpenuhi.

“Kita bisa melakukan pendataan, buruh harian lepas yang kehidupannya sangat tergantung dari kerja harian. Kemudian kita bisa memobilisasi dana dari warga mengaktivasi dapur umum, lumbung pangan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Bima menambahkan, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang, namun intinya data menunjukkan bahwa pemerintah pusat harus mengambil langkah kebijakan yang lebih ketat dan tegas di level yang lebih makro.

“Kalau tidak maka korban akan semakin banyak berjatuhan,” kata Bima.